Makalah Sejarah

MAKALAH

PERKEMBANGAN POLITIK DALAM UPAYA MENGISI  KEMERDEKAAN INDONESIA

Di Susun Oleh: Fitri Rizkiyah Nurbaity

Kelas: XI IPA 1

BAB I

PENDAHULUAN

A.     LATAR BELAKANG

1.      Pelakasanaan demokrasi liberal merupakan konstitusi yang berlaku undang-undang dasar sementara 1950 yang bernafaskan semangat liberal

2.      cabinet Natsir merupakan kabinet kualisi yang di pimpin oleh masyumi

3.      cabinet wilopo merupakan koalisi antara PNI dan masyumi

4.      cabinet sukiman merupakan cabinet koalisi dua partai terbesar

B.     Rumusan masalah

1.      Sebutkan program-program cabinet karya, yang terdapat 5 pasal ?

2.      Sebutkan program-program  kabinet Ali sastroamidjo II?

3.      Sebutkan dekrit yang di keluarkan oleh presiden soekarno pada tanggal 05 juli1959 ?

4.      Kapankah presiden soekarno mengajukan konsepsi yang berisi bentuk cabinet dan bentuk Dewan Nasional

C.     Tujuan penulisan

            Untuk mengetahui lebih jauh apa itu perkembangan politik dalam upaya mengisi kemerdekaan Indonesia ,diantaranya:

1.      Masa demokrasi liberal

2.      Pemilihan umum

3.      Masa demokrasi

D.     Manfaat penulisan

Penulisan makalah ini bermanfaat dalam mengembangkan bakat dan keterampilan ,aspirasi dana spresiasi siswa, menambah pengetahuan dan wawasan siswa yang bekaitan dengan hal-hal yang berhubungan dengan mata pelajaran sejarah, yakni : PERKEMBANGAN POLITIK DALAM  KEMERDEKAAN  INDONESIA

BAB II

PEMBAHASAN

A.     MASA DEMOKRASI LIBERAL

            Pelaksanaan demokrasi liberal secara yuridis formal adalah wajar sebab sesuai dengan konstitusi yang berlaku yakni, undang-undang dasar sementara 1950 yang bernafaskan semangat liberal. Kondisi seperti itu sudah di rintis sejak di keluarkan nya maklumat pemerintah pada tanggal 16 oktober  1945 tentang perubahan status KNIP dan maklumat pada tanggal 03 November 1945 tentang pembentukan partai-partai politik di Indonesia . Kemudian terbukti bahwa demokrasi parlemen teratau liberal yang meniru system parlementer model eropa barat kurang sesuai dengan kondisi politik dan karakter rakyat Indonesia .Namun demikian , tercatat bahwa Indonesia pernah menerapkan system demokrasi liberal antara tahun 1950 sampai dengan tahun 1959 merupakan masa berkibranya partai-partai politik pada pemerintahan Indonesia. Pada masa ini terjadi pergantian cabinet, partai-partai politik terkuat mengambil alih kekuasaan.

Hampir setiap tahunnya terjadi pergantian cabinet .Masa pemerintahan cabinet tidak ada yang berumur panjang, sehingga masing-masing cabinet yang berkuasa tidak dapat melaksanakan seluruh programnya.Keadaan ini menimbulkan ketidak stabilan dalam bidang politik, ekonomi sosial,dan keamanan cabinet-kabinet yang pernah berkuasa setelah penyerahan ke daulatan dari tangan belanda adalah sebagai berikut:

         Kabinet Natsir 06 september 1950 – 21 maret 1951

         Kabinet Sukiman  12 April 1951 – 03 April 199952

         Kabinet wilopo 03 April 1952 – 03 juli 1953,

         Kabinet Ali sastroamidjojo , 31 juli 1953 – 12 Agustus 1955.

Penyelesaian pertikaian politik

         Kabinet Burhanuddin harahap 12 Agustus 1955 – 03 Maret 1956

         kabinet Ali sastromidjojo II, 20 maret 1956 – 14 maret 1957.

Melaksanakan keputusan konferensi Asia –AFRIKA

         Kabinet karya 09 April 1957- 10 juli 1959 ,

B.     PEMILIHAN UMUM  1955

1.      Latar belakang pelaksanaan pemilihan umum tahun 1955

Pemilihan umum merupakan salah satu prasyarat agar system pemerintahan yang demokratis bias berfungsi. Pemilihan umum tercantum sebagai salah satu program dari cabinet parlementar republik Indonesia.

2.      Pelaksanaan pemilihan umum tahun 1955

Akhirnya pada tanggal 29 septembar 1955, pemilihan umum dapat terlaksana .lebih dari 39 juta rakyat Indonesia memberikan hak suaranya di kotak-kotak suara. Hasil dari pemilihan umum pertama itu ,ternyata dimenangkan oleh empat partai yaitu, PNI, Masyumi, NU, dan PKI

3.      Perkembangan pemerintahan setelah pemilihan umum 1955

Keadaan politik setelah pemilihan umum 1955 di bidang pemerintahan terjadi ketegangan-ketegangan akibat banyaknya mutasi yang di lakukan di beberapa kementrian, seperti pada kementrian dalam negeri, kementrian luar negeri, dan kementrian perekonomian.

Pada tanggal 08 maret itu juga presiden soekarno langsung menunjuk Ali sastromi djojo untuk membentuk kabinet baru. Pada tanggal 20 maret 1956, secara resmi di umumkan cabinet baru yang di sebut kabinet Ali sastromidjojo II

C.     MASA DEMOKRASI TERPIMPIN

Ketegangan politik yang terjadi pasca pemilihan umum 1955 membuat situasi politik yang tidak menentu. Kekacauan politik ini membuat keadaan  Negara manjadi dalam keadaan darurat.

Berikut latar belakang munculnya penerapan demokrasi terpinpin oleh presiden soekarno.

1.      Konstituente gagal menyusun undang-undang dasar baru

Pada bulan februari 1957, presiden soekarno memanggil semua pejabat sipil dan militer beserta semua pinpinan partai politik keistana merdeka. Dalam pertemuan itu untuk pertama kalinya presiden soekarno mengajukan.

2.      Pengaruh dekrit presiden

Hal-hal ini telihat dengan jelas dari masalah-masalah sebagai berikut.

         Kedudukan Presiden berdasarkan UUD 1945,kedudukan presiden berada di bawah MPR. Akan tetapi, pada kenyataannya MPRS tunduk kepada presiden. Presiden menentukan apa yang harus diputuskan oleh MPRS

         Pembentukan MPRS presiden soekarno juga membentuk MPRS berdasarkan penetapan presiden no.2 tahun 1959.tindakan yang dilakukan oleh presiden soekarno itu bertentangan dengan UUD 1945 karena dalam UUD 1945 telah di tetapkan bahwa pengangkatan anggota MPR sebagai lembaga tertinggi Negara harus melalui pemilihan umum sehingga partai-partai yang terpilih oleh rakyat memilih anggota-anggotanya yang duduk di MPR.

         Pembubaran DPR dan hasil pemilu dan pembetukan DPR-GR anggota DPR hasil pemilu tahun 1955 mencoba menjalankan fungsinya dengan menolak RAPBN yang di ajukan oleh presiden. Sebagai akibat dari penolakan itu, DPR hasil pemilu di bubarkan dan di ganti dengan pembentuka DPR-GR ,demokrasi terpimpin, ekonomi terpimpin, dan kepribadian Indonesia

Arah politik luar negeri Indonesia terjadi penyimpangan dari politik luar negeri bebas aktif menjadi condong pada salah satu poros .pada masa itu di berlakukan politik konprontasi yang di arahkan pada Negara-negara kavitalis., Seperti Negara-negara eropa barat dan amerika serikat.

Dalam rangka konprontasi itu presiden soekarno mengumumkan dwi komando rakyat ,dwi kora pada tanggal 3 mei 1964 yang isinya sebagai berikut:

         Terhebat ketahanan revolusi Indonesia bantu perjuangan rakyat malayasia untuk membebaskan diri dari nekolim inggris

3.      Kehidupan politik di masa demokrasi terpimpin

Berdasarkan penpres no. 07 tahun 1959 tanggal 31 desember 1959, kehidupan partai politik di tata dengan menetapkan syarat-syarat yang harus di penuhi oleh partai politik. Partai politik yang tidak memenuhisyarat di hapuskan ,misalnya jumlah anggotanya terlalu sedikit.

Dalam rangka mewujudkan sosialis medan kelak komunisme di Indonesia , PKI menempu tindakan-tindakan sebagai berikut

      a.       Dalam negeri ,berusaha menyusup ke partai-partai atau organisasi massa yang menjadi lawan nya , kemudian memecah belah. Di bidang pendidikan mengusahakan agar marxisme-marxis memenjadi salah satu mata pelajaran wajib. Di bidang militer mencoba mengintrinasi para peristiwa dengan ajaran komunis dan membina sel-sel di kalangan ABRI

      b.      Luar negeri ,berusaha mengubah politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif menjadi politik yang menjurus ke negara-negara komunis

BAB III

PENUTUP

      A.     Kesimpulan

Dari uraian diatas, mulai dari pembahasan pertama sampai dengan pembahasan terakhir kami dapat menyimpulkan bahwa perkembangan politik dalam kemerdekaan Indonesia sangat berpengaruh terhadap seluruh masyarakat Indonesia

B.     Saran

Kita sebagai bangsa Indonesia marilah kita meningkatkan pengetahuan untuk mengetahui perkembangan politik dalam kemerdekaan indonesia

DAFTAR PUSTAKA

Kartodirijo, sortono. 1955. Sejarah untuk SMA. Jakarta: penerbit mutiara

Koetoyo, soetrisno.1982.sejarah Dunia: Jakarta widjaja